Bank Indonesia terus berjuang melawan penukaran uang ilegal

Nilai tukar yang menarik dan daftar opsi mata uang yang panjang adalah alasan utama mengapa pelancong memilih penukar uang tertentu untuk menjual atau membeli tagihan luar negeri.

Namun, dengan semakin populernya penggunaan mata uang asing untuk mendukung kejahatan luar biasa seperti korupsi, distribusi obat dan terorisme, pihak berwenang Indonesia sekarang menginginkan pelanggan gerai pertukaran uang untuk mengingat peraturan tambahan: “Lakukan transaksi Anda di gerai berlisensi saja. . ”

Sebagai usaha yang menguntungkan yang relatif mudah dimulai, penukaran uang berkembang pesat di tempat-tempat wisata dan pusat perdagangan di seluruh nusantara. Gerai seperti itu bahkan menawarkan nilai tukar yang lebih baik daripada bank, membuat mereka populer di kalangan pelancong dan pelanggan yang mencari layanan cepat.

Bank Indonesia (BI) dan Kepolisian Nasional, bagaimanapun, telah mengklaim bahwa telah terjadi peningkatan aktivitas pencucian uang yang melibatkan penukaran uang yang tidak sah.

Panglima narkoba Pony Tjandra, yang dijatuhi hukuman 20 tahun penjara pada bulan Februari, misalnya, diketahui telah menukarkan uang tunai sebesar Rp 3,6 triliun (US $ 270 juta) ke berbagai mata uang asing di delapan penukar uang di Sumatera Utara, Kepulauan Riau dan Jakarta. Sepanjang tahun 2015. Tak satu pun dari penukar uang menyadari asal usul uang tersebut.

Dengan dukungan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Narkotika Nasional (BNN), bank sentral menginstruksikan penukaran uang non-bank yang tidak berwenang untuk mengajukan izin operasional selama masa transisi antara 6 Oktober tahun lalu dan April 7 tahun ini

Untuk mengajukan lisensi seperti itu, money changer outlet harus terdaftar sebagai badan usaha legal dengan modal minimal Rp 250 juta untuk yang berlokasi di Jakarta, Bandung, Batam dan Denpasar. Di luar lokasi tersebut, money changer diwajibkan memiliki modal minimal Rp 100 juta.

Seiring masa transisi berakhir, bank sentral dan penegak hukum sekarang mulai menindak penukar uang ilegal yang tidak mematuhi peraturan tersebut.

Mereka yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan telah menyatakan dukungannya atas upaya pemerintah untuk membentuk kembali pasar.

“Ini akan melindungi kita dari menjadi aksesoris kejahatan,” kata Hardi Darmawan, pemilik PT Valas Asia Perkasa di Pasar Baru, Jakarta Pusat, kepada The Jakarta Post baru-baru ini.

Pria berusia 59 tahun itu memulai bisnisnya yang mengubah uang pada tahun 1985 sebagai perpanjangan ke toko perhiasannya. Setelah beberapa tahun beroperasi tanpa lisensi yang layak, akhirnya Hadi memperolehnya pada tahun 1992.

Selain membatasi penyebaran kejahatan luar biasa, peraturan baru tersebut juga ditujukan untuk melindungi hak-hak pelanggan di negara yang dikenal sebagai pusat uang palsu. BI melaporkan bahwa pihak berwenang setempat menyita 320.000 lembar uang palsu sepanjang tahun lalu.

Meskipun ada upaya untuk mempromosikan pengubah uang berlisensi, pelanggan sering memilih outlet hanya karena kedekatannya, kata Nuke Leli, manajer cabang di bursa uang terdaftar PT Binavalasindo Dollar Asia di Melawai, sebuah kawasan perbelanjaan populer di Jakarta Selatan.

“Sebagian besar pelanggan kami tidak bertanya apakah kami legal atau tidak,” katanya.

Penukaran uang telah menjadi bisnis alternatif yang menguntungkan bagi pengusaha kecil dan jumlah perusahaan tersebut meningkat dalam beberapa tahun terakhir menjadi 1.069 kantor pusat dan lebih dari 800 cabang, data BI menunjukkan.

Data BI juga mengungkapkan bahwa total transaksi money changer secara nasional meningkat menjadi Rp 257,4 triliun tahun lalu dari Rp 146,2 triliun pada tahun 2012.

Sementara itu, Polri telah mengidentifikasi hampir 200 gerai money-changer yang beroperasi tanpa lisensi yang layak. Bisnis ini telah diawasi. Sekitar selusin telah mengajukan lisensi, sementara 95 lainnya telah diberi label “ilegal” dan menghadapi penutupan paksa.

“95 gerai ini menyamarkan operasi mereka dengan bisnis lain seperti agen perjalanan, toko perhiasan dan suvenir, agen penyewaan mobil dan panti pijat,” kata direktur kepolisian khusus untuk kejahatan khusus dan ekonomi Brig. Jenderal Agung Setya.