BI Issues Local Currency Settlement Rule

Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan peraturan tentang penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dengan menggunakan setelmen mata uang lokal (LCS), seperti rupiah.

Direktur komunikasi BI Arbonas Hutabarat mengatakan melalui situs web bank sentral bahwa peraturan tersebut bertujuan untuk mendukung stabilitas rupiah dengan mengurangi ketergantungan pada dolar AS saat menyelesaikan transaksi perdagangan bilateral.

Peraturan tersebut memberi wewenang kepada BI dan negara-negara mitra untuk menunjuk bank-bank di Indonesia sebagai dealer lintas mata uang (ACCD), yang dapat menerima transaksi oleh pengusaha Indonesia yang mengimpor barang dari Malaysia atau Thailand. Importir akan bisa membayar langsung dengan menggunakan ringgit Malaysia atau baht Thailand via bank ACCD tanpa mengubahnya menjadi dolar AS terlebih dahulu.

Aturan tersebut juga memungkinkan eksportir Indonesia yang ingin menggunakan mekanisme LCS untuk menerima pembayaran dalam rupiah, ringgit atau baht melalui bank ACCD yang ditunjuk.

Arbonas mengatakan, peraturan tersebut dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari penandatanganan MoU antara BI, Bank Thailand dan Bank Negara Malaysia pada tanggal 23 Desember 2016 tentang kemitraan LCS dengan kedua negara. Berdasarkan kesepakatan tersebut, penyelesaian perdagangan internasional antara ketiga negara dapat dilakukan dengan menggunakan rupiah, ringgit, dan baht.

Menurut Arbonas, peraturan ini mengurangi biaya transaksi valuta asing terhadap rupiah akibat adanya penawaran langsung. Dia mengatakan bahwa metode tersebut dapat memperluas akses pelaku bisnis untuk membayar iuran mereka menggunakan mata uang lokal. Peraturan tersebut juga diharapkan dapat mendorong penggunaan mata uang regional dalam perdagangan dan memperluas akses bagi pelaku ekonomi.