BI Melarang Transaksi Bitcoin

Bank Indonesia (BI) telah melarang penggunaan Bitcoin dalam transaksi keuangan. Bank sentral mengatakan bahwa transaksi menggunakan mata uang virtual bertentangan dengan undang-undang karena satu-satunya instrumen pembayaran yang valid di Indonesia adalah rupiah.

Direktur pelaksana kebijakan dan pengawasan sistem pembayaran BI Eny V. Panggabean mengatakan Eny mengatakan larangan tersebut dikeluarkan untuk melindungi masyarakat. Penggunaan bitcoin dianggap berisiko karena tidak memiliki lembaga yang bertanggung jawab.

BI juga mengatakan bahwa Bitcoin berpotensi digunakan untuk kegiatan kriminal seperti transaksi narkoba atau pembelian kartu kredit dengan menggunakan kartu orang lain.

Meski ada larangan, Eny sadar bahwa banyak orang Indonesia menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran. Bank sentral, katanya tidak bertanggung jawab atas risiko transaksi, “karena tidak diatur.”

CEO Bitcoin Indonesia Oscar Darmawan mengatakan bahwa jumlah anggota Bitcoin Indonesia sekitar 500 orang. Namun, kata Oscar, anggotanya tidak menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran.

“Di Indonesia, digunakan untuk investasi dan harga berspekulasi untuk mata uang bitcoin itu sendiri,” katanya.

Bitcoin, kata dia, tidak digunakan untuk pembayaran di Indonesia karena belum diatur oleh BI, tidak seperti di negara lain yang telah melegalisir transaksi pembayaran dengan menggunakan bitcoin, seperti Jepang, Amerika, dan beberapa negara di Eropa.

Oscar menambahkan bahwa bitcoin adalah alat pembayaran yang aman karena transaksi dilakukan dengan menggunakan algoritma dan skema peer-to-peer.

Meski melarang bitcoin, BI mengatakan mereka mendukung database mata uang digital, blockchain. Eny mengatakan, bank sentral melihat teknologinya sebagai hal yang positif.