BPK: Freeport Komitmen Enam Pelanggaran Lingkungan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengatakan bahwa Freeport Indonesia telah melakukan enam pelanggaran lingkungan di Papua, setelah melakukan audit terhadap kontrak kerja perusahaan untuk tahun fiskal 2013-2015.

BPK mengungkapkan bahwa Freeport telah menyebabkan kerusakan lingkungan dengan membuang limbahnya ke hutan, sungai, muara dan laut, yang mungkin menyebabkan kerusakan sebesar Rp185 triliun.

“Angka tersebut dihitung oleh Institut Pertanian Bogor yang dipelajari oleh BPK terkait dengan keuangan negara,” kata ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara kepada Tempo kemarin.

Moermahadi mengungkapkan bahwa temuan tersebut didasarkan pada analisis dan evaluasi data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Berikut adalah daftar pelanggaran yang dilakukan oleh Freeport.

1. Penggunaan hutan lindung seluas 4.535,93 hektar.

Freeport belum mendapatkan izin meminjam uang untuk periode 2008-2015. Kegiatan penambangan tersebut telah melanggar UU No. 41/1999 dan UU No. 19/2004 tentang Kehutanan. Potensi kerugian negara sebesar Rp270 miliar berupa penerimaan non-pajak yang belum dibayar.

2. Lebih bayar jaminan reklamasi Freeport

BPK menemukan lebih bayar jaminan reklamasi sebesar US $ 1,43 juta atau Rp19,4 miliar dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per 25 Mei 2016. BPK menilai dana tersebut seharusnya tetap berada di kas pemerintah.

3. Pertambangan bawah tanah tanpa izin lingkungan

Freeport melakukan penambangan bawah tanah tanpa izin lingkungan. Analisis dampak lingkungan yang disetujui pada tahun 1997 tidak mencakup penambangan bawah tanah.

4. Kegiatan penambangan Freeport menyebabkan kerusakan lingkungan

Kegiatan penambangan Freeport menyebabkan kerusakan lingkungan karena membuang limbah operasional ke sungai, muara sungai dan lautan. Pemerintah telah gagal mencegah degradasi seperti Freeport melanjutkan produksinya menjadi 300.000 ton. Potensi kerugian negara adalah Rp185 triliun.

5. Freeport tidak membayar kewajiban pasca-penambangan untuk tahun 2016 kepada pemerintah

Hal tersebut menyebabkan potensi kerugian negara senilai US $ 22,29 juta atau Rp293 miliar.

6. Kurangnya pengawasan pemerintah

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan dan Kehutanan gagal mengawasi penurunan lahan akibat penambangan bawah tanah. Potensi kerugian negara yang diakibatkannya adalah Rp185,56 triliun.