CEO Go-Jek Menanggapi Peraturan Pemerintah tentang Tarif dan Kuota Taksi

Pendiri dan CEO Go-Jek Nadiem Makarim menanggapi rencana pemerintah untuk menerapkan peraturan untuk layanan taksi berbasis aplikasi mengenai wilayah operasinya, ongkos, dan kuota.

Nadiem mengatakan bahwa Kementerian Perhubungan seharusnya hanya mengatur tarif layanan taksi berbasis aplikasi agar bisa bersaing dengan layanan taksi konvensional. “Akan sulit mengatur kuotanya. Saya pribadi tidak setuju dengan kuota yang terbatas, “kata Nadiem pada hari Rabu, 11 Oktober.

Dia menjelaskan, bisnis transportasi saat ini berkembang di beberapa wilayah di Indonesia. Pangsa pasar perusahaan di Jawa Barat juga mulai tumbuh lebih besar. “Pemerintah harus mengeluarkan peraturan yang adil.”

Go-Jek akan terus mendukung apa yang pemerintah putuskan untuk dilakukan dalam mengelola keberadaan layanan taksi berbasis aplikasi dan konvensional. Meski, menurut Nadiem, pemerintah harus menghindari pembatasan penggunaan taksi berbasis aplikasi untuk beroperasi di setiap wilayah.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberlakukan larangan layanan taksi berbasis aplikasi pada hari Selasa, 10 Oktober, yang mencakup layanan Go-Jek. Pembatasan itu diperkenalkan menyusul serangkaian protes dari supir angkutan umum dan untuk menghindari bentrokan lebih lanjut yang telah terjadi di masa lalu.

Layanan taksi berbasis app di Jawa Barat terpaksa mewajibkan penghentian wajib yang akan berlangsung selama empat hari hingga 13 Oktober. Nadiem menyesalkan bahwa masih ada penolakan terhadap layanan berbasis aplikasi di beberapa daerah. Dia beralasan bahwa layanan seperti Go-Jek membantu perekonomian.