Freeport Melunakkan Stance di Kontrak Row

Perusahaan pertambangan yang berbasis di AS Freeport-McMoRan mengatakan bahwa pihaknya tidak akan membawa pemerintah Indonesia ke arbitrase internasional melalui kontrak. CEO Freeport Richard Adkerson mengatakan bahwa arbitrase tidak akan diperlukan karena kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan negosiasi lebih lanjut mengenai operasi penambangan Freeport di Papua.

Richard mengatakan kemarin, 4 Mei di gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bahwa kedua belah pihak mencari solusi win-win.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia atas negosiasi tersebut. Perusahaan berharap dapat melanjutkan operasinya sampai tahun 2041.

Sebelumnya pada bulan Februari, Richard mengatakan bahwa Freeport akan membawa pemerintah Indonesia ke arbitrase internasional karena yang terakhir menolak untuk memberikan rekomendasi ekspor. Apalagi Kementerian Energi Ignasius Jonan bersikeras agar Freeport mengubah status kontraknya dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) untuk melanjutkan ekspor. Perusahaan juga diharuskan mematuhi peraturan fiskal dan membangun smelter tembaga.

Pemerintah juga melunakkan sikapnya akhir-akhir ini. Jonan telah merevisi peraturan, memungkinkan Freeport untuk sementara memegang IUPK dan KK. Dia juga mengizinkan perusahaan untuk mengekspor konsentrat mineral sejak akhir April.

Pemerintah dan Freeport hari ini akan mulai menegosiasikan perubahan status dari KK ke IUPK. Negosiasi akan memakan waktu lima bulan. Juga berpartisipasi dalam negosiasi tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pemerintah daerah Papua, pemerintah kabupaten Mimika dan asosiasi masyarakat adat Kamoro dan Amungme.

Empat topik akan dibahas dalam negosiasi: ketentuan fiskal, persyaratan divestasi, operasi pertambangan pemutusan hubungan kerja dan persyaratan untuk membangun smelter. Sekjen Kementerian Energi Mochamad Teguh Pamuji mengatakan bahwa Menteri Energi menegaskan bahwa keempat mata pelajaran negosiasi semuanya harus diadopsi.

Hingga saat ini, Freeport belum menyetujui divestasi 51 persen. Kesepakatan sebelumnya menyatakan bahwa perusahaan hanya akan melakukan divestasi 30 persen sahamnya. Apalagi kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan mengenai metode perhitungan aset perusahaan. Pemerintah mengharapkan Freeport tidak menghitung cadangan mineral hingga 2041.

Perusahaan juga menolak untuk mematuhi peraturan fiskal yang berlaku, bukan sebuah rezim fiskal yang dipakukan di Kontrak Kerja.

Richards mengatakan peraturan fiskal yang berlaku akan menghambat rencananya untuk melanjutkan pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur, yang sejauh ini hanya 14 persen selesai.

Namun, baik pemerintah maupun Freeport menolak membeberkan rincian lebih lanjut mengenai kemungkinan tindakan yang harus dilakukan jika negosiasi gagal. “Kami akan mengatasinya nanti bila tenggat waktu negosiasi,” kata Teguh.