Gov `t untuk Meninjau Freeport setelah Kerusakan Lingkungan Tuduhan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berjanji untuk meninjau kembali kepatuhan operasi Freeport Indonesia terhadap peraturan dan perlindungan lingkungan di Papua. Sejauh ini, Kementerian menilai Freeport telah menjalankan operasi mereka dengan komitmen lingkungan yang ketat.

“Lokasi penambangannya jelas. Kami telah memastikan dan selalu memperhatikan kepatuhan mereka terhadap lingkungan. Tapi kami akan periksa ulang, “kata Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Bambang Gatot Ariyono pada hari Senin, 1 Mei.

Bambang mengatakan bahwa dia tidak dapat menindaklanjuti laporan tersebut karena belum menerima dokumen pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut BPK, Freeport memiliki bagian perusakan lingkungan di Papua yang disebabkan oleh pembuangan limbah pertambangan ke hutan, sungai, dan laut. Total sampah lingkungan diperkirakan mencapai Rp185 triliun.

“Jumlahnya berdasarkan perhitungan IPB yang telah dikaji oleh BPK dalam konteks keuangan negara,” kata Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara.

Auditor negara mengungkapkan bahwa kontrak regional Freeport tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung seluas 4.535,93 hektar. Area yang tumpang tindih merupakan area tambahan yang bertindak sebagai lokasi untuk menempatkan endapan pasir sisa yang berasal dari tambang, yang mampu menampung 230.000 ton sampah residual setiap hari.

BPK juga telah meninjau lokasi penambangan bawah tanah Freeport dan mengatakan bahwa kegiatan penambangan bawah tanah dimulai tanpa izin lingkungan yang memadai.

Juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama belum menjawab permintaan wawancara Tempo .