Indonesia, Saudi untuk Ratifikasi New Term untuk Pekerja Migran

Menteri Tenaga Kerja, M Hanif Dhakiri, dan Menteri Pembangunan Sosial Arab Saudi, Ali Bin Nasser Al-Ghufais, telah menandatangani sebuah kesepakatan untuk merancang sebuah istilah baru untuk mengatur pekerja migran.

Perjanjian tersebut, yang ditandatangani di Jeddah pada hari Senin, mencakup beberapa masalah penting, termasuk penerbitan visa kerja, pemindahan pekerja rumah tangga, pembentukan tujuh posisi baru untuk sektor domestik, dan juga skema perlindungan 24 jam.

Dalam pertemuan tersebut, kedua negara juga sepakat bahwa perwakilan Indonesia mengenai ketenagakerjaan memiliki wewenang untuk membantu ekspatriatnya setiap kali mereka memiliki masalah hukum di Arab Saudi.

Menteri Tenaga Kerja mengatakan bahwa kesepakatan tersebut merupakan bagian dari dua komitmen negara untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai pekerja migran.

Meskipun kedua negara telah sepakat untuk merancang masa jabatan baru tersebut, pemerintah Indonesia tidak akan mencabut moratorium pengiriman pekerja migran ke Arab Saudi.

“Moratorium pengiriman pekerja rumah tangga Indonesia ke Arab Saudi tidak akan dicabut, karena ini adalah keputusan terbaik untuk kami. Kami telah berkomitmen untuk membentuk sebuah sistem baru yang menetapkan beberapa posisi baru untuk buruh migran,” Dhakiri berkomentar.

Oleh karena itu, Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel, menyarankan agar semua pekerja migran Indonesia di Arab Saudi harus ditunjuk sebagai ekspatriat.

“Kami tidak hanya ingin mengganti nama, tapi langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan semua warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri,” kata Dhakiri.

Menteri Tenaga Kerja mengungkapkan bahwa pasar internasional merupakan salah satu pilihan terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pekerja migran, lanjutnya, juga akan memiliki kesempatan untuk mempromosikan Indonesia ke pasar internasional. Oleh karena itu, kewenangan memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi pekerja, Dhakiri menambahkan.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Abegebriel mencatat bahwa kedua negara berkomitmen untuk menyelesaikan masalah pekerja migran secara komprehensif.

“Sejauh ini, semua masalah pada pekerja migran sebagian terselesaikan,” kata duta besar tersebut.

Duta Besar tersebut menambahkan bahwa dia telah berbicara dengan rekannya, menteri tenaga kerja Arab Saudi, untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran terhadap ekspatriat Indonesia.

“Saya telah meminta rekan kami di Arab Saudi untuk menjamin perlindungan ekspatriat Indonesia,” Abegebriel menjelaskan.

Menyusul kesepakatan tersebut, Dirjen Ketenagakerjaan Indonesia Maruli Apul Hasoloan, menguraikan bahwa kedua kementerian tenaga kerja di negara tersebut akan merancang prosedur teknis untuk mengatur pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. Dalam enam bulan ke depan, tim khusus akan melapor ke kementerian tenaga kerja, dia mengungkapkan. “Moratorium (pengiriman pekerja rumah tangga) masih diterapkan, walaupun kita telah mengatur kesepakatan dengan rekan-rekan kita di Arab Saudi. Rincian lebih lanjut akan dibahas kemudian oleh tim khusus kedua negara,” dia mengulangi.