Jokowi mengatakan kepada menteri untuk memperpanjang penggunaan pukat ikan

Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk mengizinkan penggunaan kapal pukat hingga Desember, menyusul protes dari nelayan terhadap keputusan menteri yang melarang kapal pukat.

Perintah Jokowi menandai penundaan kedua pelaksanaan peraturan yang pada awalnya seharusnya diberlakukan pada bulan Januari.

“Sejak hari Minggu, saya telah meminta untuk bertemu dengan Presiden dan mencari panduannya mengenai masalah ini. Kami akan memperpanjang penggunaan pukat hingga akhir 2017. Hal ini dilakukan terutama untuk nelayan di Jawa Tengah, “kata Susi usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu, seperti dilansir kompas.com .

Larangan penggunaan kapal pukat, yang dianggap sebagai metode penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, diatur dalam Peraturan Menteri Perminyakan dan Perikanan No. 2/2015.

Susi menekankan bahwa distribusi alat pancing untuk menggantikan kapal pukat akan terus berlanjut, dengan prioritas diberikan kepada nelayan yang kapalnya di bawah 10 ton kotor.

Dia mengatakan bahwa pemilik kapal yang lebih besar harus membeli peralatan perikanan baru mereka sendiri.

Hingga April, pemerintah telah mendistribusikan lebih banyak peralatan berkelanjutan kepada 603 nelayan dan tiga koperasi untuk menggantikan kapal pukat.

“Kurang dari 10 persen nelayan Indonesia telah menerima alat pancing baru,” kata Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki di Jakarta, Rabu, menambahkan bahwa akan sangat tidak adil untuk memberlakukan peraturan tersebut sementara hanya sejumlah kecil orang yang telah menerima peralatan baru.