Kebijakan Startup Berdasarkan Prinsip Keadilan: Pejabat Resmi

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan bahwa skema perpajakan startup terus menerus dibahas secara progresif dan akan diatur sesuai dengan prinsip keadilan dan akan sangat mempertimbangkan aspek proporsionalitas.

“Itulah yang masih kita diskusikan dengan banyak orang,” kata Ken pada hari Jumat, 6 Oktober.

Perusahaan startup akhirnya akan menerima perlakuan khusus dalam kebijakan yang akan mengatur mekanisme perpajakan untuk perusahaan e-commerce. Meski kebijakan tersebut dimaksudkan untuk secara khusus mengoptimalkan penerimaan pajak dari e-commerce, Direktorat Jenderal Pajak ingin terus melestarikan pertumbuhan industri.

Ken mengklaim bahwa kebijakan tersebut hanya akan perlu menunggu persetujuan pemerintah sebelum akhir pekan ini. Dia menegaskan pentingnya kebijakan ini yang diperlukan untuk menjangkau sektor-sektor yang belum memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan negara.

Sebuah penelitian oleh Google dan Temasek tahun lalu menunjukkan bahwa pertumbuhan e-commerce di Indonesia akan tumbuh secara signifikan dan akan menjadi 52 persen pangsa pasar e-commerce Asia Tenggara senilai US $ 46 miliar.