Kementerian Amandemen 13 Kontrak Batu Bara; 18 lebih sebelum tahun depan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengubah 13 kontrak usaha batubara (PKP2B), dan berencana untuk mengubah 18 lebih sebelum akhir 2017. Menteri Energi Iganasius Jonan mengatakan bahwa amandemen tersebut mematuhi Undang-Undang Mineral dan Batubara.

Jonan menandatangani 13 amandemen naskah kemarin. Menteri tersebut mengatakan amandemen tersebut akan menghasilkan kenaikan pendapatan negara sebesar US $ 68 juta. Sebelum Selasa, 37 perusahaan telah menandatangani kontrak amandemen.

“[Amandemen] dilakukan semata-mata untuk mematuhi mandat UU tersebut untuk meningkatkan penerimaan negara,” katanya pada hari Selasa, 14 November.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Perindustrian Bambang Gatot mengatakan bahwa pasal 169 UU No.4 / 2009 tentang pertambangan batubara dan mineral.

Ke 13 PKP2B terdiri dari empat kontrak generasi pertama untuk Arutmin Indonesia, Kaltim Prima Coal, Berau Coal, dan PT Kideco Jaya Agung; pada kontrak generasi kedua di bawah Barasentosa Lestari; dan delapan generasi ketiga PKP2B untuk Intitirta Primasakti, Batubara Juloi, Kalteng Coal, Batubara Lahai, Batubara Maruwai, Batubara Pari, Ratah Coal, dan Sumber Barito Coal.

Isu penting dalam amandemen tersebut meliputi bidang kesepakatan dan kelanjutan operasi penambangan, perpanjangan kontrak, dan penerimaan negara. Perubahan dilakukan dengan mengubah, menghapus, dan menambahkan klausul hukum.

Ada 18 kontrak lagi yang harus disesuaikan. Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh amandemen sebelum 2018.