Kementerian Dalam Negeri Berencana Mengubah 100 Kabupaten menjadi Kota Pintar

Kementerian Dalam Negeri bertujuan untuk mengubah 100 kabupaten menjadi kota cerdas. Pemerintah saat ini sedang merumuskan peraturan presiden di kota-kota cerdas.

Dirjen Otonomi Daerah Soni Sumarsono mengatakan bahwa peraturan tersebut akan menggabungkan prakarsa ‘e-government’ dari Pemberdayaan Aparatur Negara dan Kementerian Reformasi Birokrasi dan peraturan tentang ‘kota pintar’ Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan tersebut juga akan mencakup data yang saat ini dibahas oleh Bappenas. “Kami berharap bisa menyelesaikan peraturan tersebut dalam waktu satu bulan,” kata Soni di Jakarta kemarin.

Kota cerdas adalah kotamadya atau kabupaten yang menggunakan teknologi dan komunikasi untuk meningkatkan kemakmuran. Saat ini, Indonesia memiliki 10 kota percontohan cerdas, termasuk Jakarta, Makassar, Surabaya dan Bandung.

Jakarta dan Makassar, misalnya, mengadopsi smart card untuk mendistribusikan bantuan sosial dan memberikan layanan terpadu. Soni mengatakan bahwa Indonesia akan memiliki 100 kota pintar pada tahun 2019 sebagai landasan untuk mendirikan negara yang cerdas.

Masalahnya, kata dia, banyak daerah yang enggan mengembangkan konsep kota cerdas karena minimnya regulasi nasional. “Oleh karena itu, kita memerlukan peraturan, pedoman, norma, prosedur standar dan sistem yang jelas mengenai masalah ini,” kata Soni.

Dirjen Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel A. Pangerapan mengatakan bahwa peraturan tentang kota cerdas sangat dibutuhkan agar kota tidak lagi mengembangkan konsepnya sendiri. Semuel mengatakan bahwa timnya akan secara bertahap menyiapkan infrastruktur, seperti layanan internet. “Saat ini, hanya sekitar 50 persen wilayah di Indonesia yang memiliki layanan internet,” katanya.