FBS Indonesia : Home /Berita Ekonomi /Menghentikan rencana apapun untuk pajak pedagang online

Menghentikan rencana apapun untuk pajak pedagang online

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian mendesak Direktorat Jenderal Pajak untuk mengevaluasi kembali rencana pajak pengguna media sosial yang mempromosikan bisnis mereka secara online, sebagai langkah tersebut akan menghambat usaha kecil.

Agus Muharram, sekretaris menteri, menekankan bahwa banyak orang yang menggunakan media sosial untuk bisnis online adalah individu muda dan kreatif yang membutuhkan dukungan dari pemerintah.

“Mereka adalah orang-orang muda yang kreatif. Jangan biarkan peraturan menghambat usaha mereka, “katanya kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Alih-alih membebani mereka dengan pajak, pemerintah harus memberi mereka insentif, seperti memberikan akses modal untuk membantu mereka berkembang. “Saya berharap bahwa orang-orang muda yang masih menghasilkan sedikit pendapatan akan dibebaskan dari membayar pajak,” kata Agus.

Pada hari Rabu, kantor pajak mengumumkan rencana untuk pajak pengguna internet yang menggunakan account mereka untuk menjual produk atau jasa melalui media sosial seperti Instagram, Facebook dan online terbesar forum di Indonesia Kaskus.

“Pasar online, transaksi harian, penjualan langsung dan semua endorser akan dikenakan pajak, dan jika mereka menerima penghasilan, itu harus dilaporkan,” Yon Arsal, direktur kepatuhan pajak DJP mengatakan, seperti dikutip Kompas .

Yon mengatakan pemerintah berpotensi mendapatkan sekitar Rp 15,6 trilyun (US $ 1,2 miliar) jika mampu mengumpulkan pajak dari transaksi online.

Previous post:

Next post: