Menteri: Tidak Ada Dominasi BUMN dalam Proyek Infrastruktur

Kementerian Pekerjaan Umum dan Humas telah bereaksi terhadap kritik dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memainkan peran yang dominan dalam proyek infrastruktur.

Basuki mengatakan, ada 11.910 paket proyek infrastruktur tahun ini senilai Rp81,7 triliun. BUMN hanya diberi 109 paket senilai Rp19,95 triliun. “Porsi untuk BUMN hanya 24,41 persen,” katanya di gedung DPR pada 12 Oktober.

Apalagi Basuki mengatakan bahwa BUMN hanya bisa mengerjakan proyek senilai lebih dari Rp100 miliar, sedangkan perusahaan swasta berhak penuh dengan harga di bawah Rp100 miliar.

Dia mengatakan bahwa ada 9.124 paket proyek senilai Rp11,2 triliun untuk kategori proyek senilai kurang dari Rp5 miliar, sekitar 2.471 paket senilai sekitar Rp5 sampai Rp50 miliar dan 206 paket senilai Rp50 sampai Rp100 miliar.

Sementara itu, hanya 109 proyek senilai lebih dari Rp100 miliar. Basuki mengatakan bahwa BUMN tidak menikmati semua proyek dalam kategori sendiri.

Pemerintah telah meminta BUMN untuk mengerjakan proyek senilai di atas Rp100 miliar untuk bergabung dengan perusahaan swasta, termasuk pembangunan jalan dan apartemen.

Wakil ketua Kadin Boy Thohir sebelumnya mendesak pemerintah untuk mengizinkan perusahaan swasta menangani proyek infrastruktur. “Saya percaya bahwa untuk membangun sebuah negara yang besar, kita membutuhkan perusahaan swasta, tidak hanya BUMN,” katanya pada 3 Oktober.