Pekerja Freeport Mengharapkan Intervensi Pemerintah dalam Perselisihan Industri

Serikat Pekerja Freeport Indonesia mendesak pemerintah untuk campur tangan dalam perselisihan industrial antara pekerja dan perusahaan pertambangan setelah pemecatan 840 karyawan pada 15 Mei. “Langkah tersebut tidak terkendali. Freeport tidak bisa memperlakukan karyawan sesuka hati, “sekretaris jenderal Freeport Union Tri Puspita mengatakan kemarin.

Tri menduga bahwa PHK besar-besaran merupakan konsekuensi dari pemogokan yang dilakukan sejak 1 Mei. Sekitar 1.700 pekerja yang terdiri dari karyawan dan kontraktor langsung telah menyetujui pemogokan selama sebulan. Jumlahnya sama dengan 5,3 persen dari total karyawan Freeport yang berjumlah 32.000.

Serikat buruh telah memprotes protes terhadap pemecatan sepihak, intimidasi terhadap eksekutif serikat pekerja dan mengharapkan untuk melakukan rehilling atau relokasi dari mereka yang telah diberhentikan. Karyawan juga telah meminta negosiasi bipartit untuk kesepakatan tawar menawar kolektif.

Tri mengatakan bahwa para pekerja telah melakukan pembicaraan dengan manajemen beberapa kali. Namun, manajemen Freeport mengabaikan tuntutan pekerja. “Negosiasi bipartit telah gagal. Kami mendesak pemerintah untuk bertindak, “kata Tri. Juru bicara perusahaan pertambangan Riza Pratama tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Serikat pekerja melaporkan bahwa serangan besar-besaran telah mempengaruhi operasi perusahaan. Produksi mineral mentah Freeport turun menjadi hanya 60 persen dari kapasitas sejak 1 Mei meskipun secara bertahap meningkatkan hasilnya setelah pemberian izin ekspor konsentrat tembaga pada 21 April. Izin tersebut memungkinkan kuota perusahaan sebesar 1,13 juta ton Konsentrat sampai Februari 2018.

Kebijakan pemberhentian Freeport secara sepihak bukan tanpa preseden. Awal tahun lalu, Smelting Gresik, yang sebagian dimiliki oleh Freeport, memberhentikan 309 dari 500 pekerjanya. Serikat pekerja mengadakan demonstrasi besar-besaran pada bulan Januari, melumpuhkan pemrosesan konsentrat Freeport di fasilitas peleburan.

Juru bicara Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sahat Sinurat mengatakan bahwa dia telah menerima laporan PHK dari administrasi Mimika, yang telah berusaha mencegah PHK lebih lanjut. Sahat mengatakan bahwa kementerian tersebut akan mengupayakan penyelesaian tuntutan pekerja Freeport. Dia, bagaimanapun, pemerintah tidak akan mengadakan negosiasi tripartit.