FBS Indonesia : Home /Berita Ekonomi /Pemenang terbesar masyarakat dalam kartel vonis

Pemenang terbesar masyarakat dalam kartel vonis

Meskipun dampak keuangan yang relatif tidak signifikan, keputusan terbaru oleh lembaga Antimonopoli negara untuk utama pelaku industri unggas baik terbukti bersalah praktik kartel harus bertepuk tangan, karena akan membantu mendidik masyarakat tentang pentingnya mempromosikan kompetisi yang adil di sektor ini, para ahli dan analis menyarankan.

Pada hari Kamis, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memerintahkan 12 perusahaan untuk membayar total Rp 119.670.000.000 (US $ 9.160.000) di denda untuk pemusnahan dini dari 2 juta ekor ayam parent stock berikut kelebihan pasokan anak ayam usia sehari (DOC) pada bulan September tahun lalu.

KPPU menyatakan bahwa instruksi dari Kementerian Pertanian ternak dan hewan direktorat kesehatan umum untuk melakukan pemusnahan massal, yang adalah yang pertama dari tiga tahap dalam menyisihkan dari total 6 juta ayam parent stock, sebenarnya “order” dari 12 perusahaan dalam upaya untuk mengendalikan harga pasar.

Di antara 12 perusahaan yang sahamnya tercatat raksasa unggas Charoen Pokphand Indonesia dan Japfa Comfeed Indonesia, masing-masing didenda Rp 25 miliar, dan Malindo Feedmill, yang didenda Rp 10830000000.

“Mereka denda, bagaimanapun, tidak akan memiliki dampak yang signifikan pada bisnis mereka karena angka itu kecil dibandingkan dengan keuntungan mereka,” kata analis Bahana Securities Michael W. Setjoadi The Jakarta Post.

Pada semester pertama tahun ini, Charoen membukukan laba bersih Rp 1,74 triliun, sementara Japfa mencatat laba sebesar Rp 1 triliun dan Malindo Rp 167.800.000.000.

Pada akhir perdagangan Jumat, harga saham Charoen, Japfa dan Malindo menurun sebesar 0,27 persen, 1,73 persen dan 2,27 persen, masing-masing.

“Memang benar bahwa kami masih bisa bertahan, tapi hukuman KPPU akan menyebabkan persaingan brutal, di mana perusahaan dengan likuiditas kuat akan menguasai pasar,” kata pengacara Japfa Rikrik Rizkiyana.

KPPU menyatakan bisnis tidak memiliki data pendukung yang sah untuk mengklaim situasi kelebihan pasokan meski harga jual ayam telah jatuh 40 persen pada waktu itu.

“Kami yakin, bahkan jika praktik kartel yang benar-benar ada, mereka terjadi berdasarkan instruksi pemerintah. Oleh karena itu, itu bukan apa yang 12 perusahaan inginkan, “kata Direktur Charoen Jemmy Wijaya ini, seperti dikutip kompas.com.

Sementara itu, Institut Pertanian Bogor (IPB) Ekonom Iman Sugema mengatakan pelaku industri unggas harus mematuhi keputusan KPPU, karena mereka mendominasi kedua operasi hulu dan hilir dalam industri.

Saat Charoen dan Japfa adalah perusahaan terbesar yang beroperasi di negara dengan kegiatan mulai dari pembibitan untuk memberi makan dan produksi vaksin, serta membuat chicken nugget.

“Pemain besar harus menunjukkan semangat kompetisi yang sehat sehingga dapat membuka jalan bagi petani kecil untuk tumbuh,” kata Iman.

Untuk mengakhiri monopoli yang dituduhkan dalam industri unggas, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada bulan Maret dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk KPPU, Asosiasi Petani Unggas Indonesia dan Pusat Informasi (Pinsar Indonesia) dan Asosiasi Peternak indonesia (GPPU).

Bawah ke MoU, peternak unggas besar perlu membangun rumah pemotongan hewan baru jauh dari daerah pemukiman. Mereka juga diminta untuk mendukung upaya pemerintah untuk memperkuat industri hilir dan meningkatkan ekspor dengan melibatkan pemain kecil dalam proses.

Previous post:

Next post: