Pemerintah berhak mencabut kepemilikan tanah

Setelah gagal memberlakukan pajak progresif di lahan kosong, pemerintah mencari cara lain untuk mendorong pemilik lahan memanfaatkan lahan mereka dengan lebih baik.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Jalil mengklaim bahwa pemerintah memiliki hak untuk mencabut kepemilikan tanah jika lahan tidak digunakan secara produktif, atau jika bidang tanah telah kehilangan fungsi sosial mereka.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang sekarang sedang dalam proses menyelesaikan sebuah peraturan tentang bank tanah, yang fungsinya antara lain membangun kembali lahan kosong yang telah diambil alih oleh negara.

“Tanah kosong bisa digunakan untuk perumahan [keluarga berpenghasilan rendah]. Bagian dari tujuannya adalah untuk mencegah orang mengeksploitasi terlalu banyak lahan karena lahan bukan komoditas, “kata Sofyan seperti dilansir kontan.co.id.

Investasi properti merupakan bisnis yang baik karena harga tanah tumbuh sekitar 17 persen per tahun, kata menteri tersebut, menambahkan bahwa kebijakan pemerintah diperlukan untuk mencegah orang terlibat dalam spekulasi lahan yang berlebihan.