Pemerintah Berkonsultasi dengan Pakar mengenai RUU Transportasi Online

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pihaknya akan berkonsultasi dengan para ahli untuk menangani masalah ini dengan tagihan layanan transportasi berbasis online.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menerima sebuah petisi menuntut pengadilan untuk melakukan judicial review atas Peraturan Menteri Perhubungan No. 26/2017.

Budi berharap agar dialog dengan para ahli dan otoritas lainnya, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, akan menghasilkan solusi untuk masalah ini.

“Kami belum bisa mengungkap solusinya. Dalam satu atau dua minggu, kami akan mengumpulkan para ahli untuk meminta masukan mereka, “kata Budi di Jakarta, 23 Agustus.

Dengan keputusan Mahkamah Agung, sejumlah peraturan yang akan diterapkan pada transportasi berbasis online akan direvisi. Peraturannya antara lain terkait dengan organisasi, tarif minimum dan maksimum, registrasi kendaraan atas nama badan hukum, larangan promosi dan lain-lain.

Petisi tersebut diajukan oleh setidaknya enam supir angkutan umum.

Sebelumnya, juru bicara Kementerian Perhubungan Hengki Angkasawan mengatakan bahwa setidaknya 14 artikel dalam undang-undang baru tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu UU No. 20/2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah dan UU No. 22/2009 tentang lalu lintas dan transportasi darat.

Menurut Hengki, MA menyatakan bahwa ke 14 pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. MA kemudian memerintahkan Kementerian untuk menghapus artikel tersebut.

Budi menyampaikan apresiasinya kepada MA karena telah mengeluarkan keputusan tersebut. Namun, Budi mengatakan bahwa pemerintah bertujuan untuk mengatur layanan transportasi berbasis online demi kepentingan publik