FBS Indonesia : Home /Berita Ekonomi /Pemerintah menawarkan Rp 358t obligasi dalam tujuh bulan pertama 2017

Pemerintah menawarkan Rp 358t obligasi dalam tujuh bulan pertama 2017

Pemerintah optimis atas prospek bahwa meningkatnya pemilihan presiden ketidakpastian pasca-US global tidak akan menghalangi investor dari investasi di Indonesia yang sedang mempersiapkan diri untuk mengeluarkan persentase besar dari target penerbitan obligasi dalam tujuh bulan pertama 2017.

Pemerintah berencana untuk mengeluarkan lebih dari Rp 358 triliun (US $ 26380000000) senilai kertas utang (SBN) pada periode Januari-Juli tahun depan.

Jumlah tersebut sama dengan 60 persen dari total target penerbitan gross pemerintah tahun depan, yang telah ditetapkan sebesar Rp 597030000000000 dalam APBN 2017.

Penerbitan obligasi untuk 2017 lebih rendah dari jumlah yang diusulkan sebelumnya Rp 389 triliun, namun 3,5 persen lebih tinggi dari apa yang diuraikan di 2016 revisi anggaran.

“Kami akan melaksanakan strategi front-loading tahun depan karena kami berencana untuk menerbitkan 60 persen dari target penerbitan gross SBN. Namun, front-loading tahun depan tidak akan seagresif apa yang telah kita lakukan tahun ini, “kata Departemen Keuangan pembiayaan dan manajemen risiko direktur umum Robert Pakpahan, Kamis.

Pemerintah berharap strategi front-loading menerbitkan obligasi pada awal tahun untuk membantu pembiayaan beberapa pengeluaran sejak penerimaan negara masih akan relatif rendah di bulan pertama.

Berbicara pada pertemuan investor tahunan kementerian, Robert mengatakan, sekitar 20 persen menjadi 25 persen dari total emisi di bagian awal tahun depan akan dalam mata uang asing, juga dikenal sebagai obligasi global.

Robert mengatakan ia optimistis SBN Indonesia, termasuk yang mata uang asing, akan tetap menarik di tengah kekhawatiran bahwa investor akan lari dari pasar keuangan Indonesia.

“Sejauh yang saya tahu, likuiditas di pasar global masih tinggi. makroekonomi Indonesia adalah dalam kondisi yang baik dan kami juga memiliki [obligasi] Peringkat yang baik, menunjukkan bahwa negara ini masih menarik. Jadi permintaan harus ada, “katanya.

Sekitar 38 persen dari SBN di Indonesia dipegang oleh investor asing saat ini.

Para pengamat mengatakan investor global masih mengambil menunggu dan melihat pendekatan terhadap kebijakan fiskal mendatang Amerika Serikat sebagai negara presiden terpilih Donald Trump telah berjanji anggaran luas melalui belanja infrastruktur dan pemotongan pajak yang lebih tinggi, yang akan menarik arus modal kembali ke AS untuk mengantisipasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

tingkat inflasi AS diperkirakan akan meningkat karena ekonomi membaik, yang akan meminta Federal Reserve (Fed) menaikkan tingkat dana secara bertahap sebelum akhir tahun dan pada tahun 2017, pada gilirannya memperkuat dolar AS, membuat imbal hasil obligasi naik.

Sementara itu, pemerintah Indonesia juga mengharapkan untuk mengundang lebih banyak investor swasta untuk berpartisipasi dalam skema public private partnership (PPP) untuk sejumlah proyek infrastruktur, yang membutuhkan lebih dari Rp 5 kuadriliun antara tahun 2014 dan 2019.

Beberapa proyek PPP-bersekongkol tetap dan hanya sembilan proyek, senilai Rp 81700000000000, telah dibiayai di bawah skema dalam 10 tahun terakhir. Proyek-proyek termasuk pembangkit listrik, reservoir air bersih, jalan tol dan proyek Palapa Ring, yang akan menyediakan layanan internet berkecepatan tinggi dan menghubungkan 17.000 pulau di seluruh negeri pada 2019.

Namun, ekonom mengatakan investor perlu lebih banyak waktu untuk memutuskan apakah atau tidak mereka ingin berpartisipasi dalam skema PPP karena mereka memprioritaskan kelayakan dan profitabilitas ketika berinvestasi dalam proyek-proyek infrastruktur.

Previous post:

Next post: