Pemerintah mengeluarkan peraturan tentang jaringan gas rumah tangga

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang jaringan gas (Jargas) bagi rumah tangga untuk mengurangi konsumsi gas minyak cair (LPG) yang didistribusikan melalui tabung, yang masih memenuhi lebih dari setengah permintaan nasional.

Peraturan Presiden (Perpres) No. 6/2019 tentang pasokan dan distribusi gas bumi ke rumah tangga dan pengguna kecil mulai berlaku pada 28 Januari dan mencakup semua aspek distribusi gas ke rumah tangga, mulai dari harga gas hingga pengembangan proyek.

Dalam hubungannya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Keputusan Menteri No. 11 K / 10 / EM / 2019, yang antara lain mengatur bahwa perusahaan induk energi negara Pertamina adalah untuk menjadi kontraktor proyek-proyek Jargas.

Pasal 19 dari dekrit tersebut mensyaratkan Pertamina untuk menentukan area proyek, penerima program, alokasi gas bumi dan harga gas yang dibayarkan kepada sumber.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengatakan dana untuk jaringan gas akan keluar dari anggaran negara.

“Setiap tahun, mulai dari 2019, kami bertujuan untuk menghubungkan 200.000 rumah ke jaringan, yang berarti bahwa pada 2023 kami akan memiliki 1 juta rumah lagi dengan koneksi gas,” kata direktur jenderal minyak dan gas kementerian itu, Djoko Siswanto, pada November 2018.

Jika program ini dilaksanakan dengan lancar, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan, pemerintah akan menghemat hingga 50 persen dari anggaran negara yang dihabiskan untuk gas rumah tangga, meskipun program tidak akan dapat mencakup semua pelanggan di seluruh negeri karena jaringan harus dekat dengan ladang gas. (bbn)