Pemerintah mengingatkan untuk tidak menargetkan peserta amnesti pajak

Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Rosan Roeslani telah mengingatkan pejabat Direktorat Jenderal Pajak untuk tidak menargetkan peserta amnesti pajak, dengan mengatakan bahwa akan tidak adil jika mereka diperlakukan seperti mereka yang tidak ikut serta dalam program tersebut.

Dia mengatakan pemerintah telah berjanji untuk tidak menyelidiki peserta amnesti pajak sembilan bulan yang berakhir pada akhir Maret. “Pemerintah harus menghormati filosofi amnesti pajak, yakni pengampunan pajak,” kata Rosan seperti dilansir tempo.co, Rabu.

Komentar Rosan datang sebagai tanggapan atas rencana pemerintah untuk mengeluarkan peraturan tentang perpajakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan peraturan pemerintah, draf yang dipersiapkan oleh kementeriannya, akan menjadi dasar hukum bagi pejabat pajak untuk melakukan pekerjaan mereka guna menyelidiki penghindaran pajak.

Juru bicara Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan bahwa pembayar pajak yang terlibat dalam penghindaran pajak dan tidak ambil bagian dalam program amnesti, akan dihukum dan dibayar 48 persen dari total kekayaan mereka. Dia mengatakan, dasar hukumnya adalah Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pemerintah gagal mencapai target amnesti pajak karena hanya bisa memperoleh Rp 114 triliun (US $ 8.56 miliar) dari pendapatan peserta Rp 165 triliun. Sementara dari dana yang dipulangkan pemerintah hanya menerima Rp 147 triliun dari target Rp 1 kuadriliun.