Pemerintah terus menekan tenaga listrik yang terjangkau

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan pada hari Selasa bahwa pemerintah akan terus mendorong pasokan listrik yang terjangkau, dengan alasan bahwa listrik yang mahal di daerah-daerah terpencil yang kekurangan infrastruktur tidak adil bagi penduduk setempat, yang seringkali tidak mampu membayar tarif.

“Bisakah kita bayangkan suatu saat seorang anak laki-laki berusia 17 tahun yang tidak pernah melihat listrik di desanya menemukan bahwa pemerintah memasang kabel listrik di depan rumah mereka, namun orang tua mereka tidak mampu untuk memasang listrik. Anak laki-laki itu boleh bergabung dengan IS [kelompok Negara Islam] atau beberapa kelompok teroris lainnya, “Jonan berdebat di sebuah seminar di Jakarta.

“Lebih baik meninggalkan desa tanpa listrik selamanya daripada memberi mereka listrik yang tidak mampu mereka beli.”

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral baru-baru ini mengeluarkan Keputusan Menteri No. 12/2017 yang menaikkan tarif listrik sebesar 85 persen dari biaya pasokan listrik (BPP) di wilayah mana pun dengan BPP lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Hal ini berlaku untuk semua pembangkit listrik energi terbarukan kecuali pembangkit panas bumi dan limbah ke energi, dimana harganya diperbolehkan 100 persen dari BPP lokal jika lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Kementerian tersebut juga telah memerintahkan perusahaan listrik milik negara PLN untuk mengembangkan pembangkit listrik mulut tambang di wilayah-wilayah dengan cadangan batubara besar-besaran seperti Kalimantan dan Sumatra, di samping sumur pembangkit listrik di daerah penghasil gas.

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi biaya transportasi dan distribusi.