Penerimaan Pajak sebesar 60 Persen per 30 September

Dirjen Pajak mengatakan, hingga 30 September, total penerimaan pajak mencapai Rp770,7 triliun atau 60 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P tahun yang direvisi 2017 atau Rp1,283,6 triliun.

Dengan demikian, DJP perlu mengumpulkan Rp513 triliun lebih untuk memenuhi target. “Realisasinya turun 2,79 persen [year-on-year] …,” Direktur Potensi, Kepatuhan dan Pendapatan Pajak Yon Arsal mengatakan kemarin.

Penerimaan pajak terdiri dari pajak minyak dan gas (PPh migas) sebesar Rp732,1 triliun atau 59 persen dari revisi anggaran negara 2017 atau mencatat pertumbuhan negatif sebesar 4,7 persen (year-on-year). Penerimaan pajak dari sektor non-migas (PPh nonmigas) mencatat pertumbuhan negatif sebesar 12,32 persen (year-on-year) sebesar Rp418 triliun atau 56,3 persen dari target.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak barang mewah (PPnBM) mencapai 64,6 persen dari target atau tumbuh 13,70 persen (year-on-year) atau Rp307,3 triliun.

Yon mengatakan, penurunan tersebut disebabkan oleh pendapatan yang tidak diulang dari biaya penebusan tahun lalu dalam program amnesti pajak dan pajak penghasilan untuk tujuan revaluasi aset. Ada juga perbedaan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah dalam jumlah yang signifikan. “Pertumbuhan pajak penghasilan non migas di luar biaya penebusan dan pendapatan yang tidak berulang secara keseluruhan dan perbedaan dalam periode pembayaran adalah 12,6 persen,” kata Yon.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan bahwa seiring dengan melambatnya ekonomi nasional dan global, akan sulit bagi DJP untuk memenuhi target penerimaan pajak setahun penuh. Meski begitu, Pardede optimistis total pendapatan akan mencapai 85% pada akhir tahun. Dia telah meminta pemerintah untuk bersikap realistis dalam menentukan target mengingat situasi saat ini.