Prosiding Hukum 16 Debitur BLBI sedang berlangsung

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) selama krisis ekonomi 1998 lepas landas. Pemerintah akan terus mengumpulkan hutang mereka dan mencari tindakan hukum terhadap mereka.

“[Berkas kasus] delapan debitur telah diserahkan ke polisi,” kata Sri Mulyani di Yokohama pekan lalu. Apalagi, proses hukum delapan debitur sedang berlangsung di Kejaksaan Agung. Dia, bagaimanapun, tidak menyebutkan nama debitur.

Menurut Sri Mulyani, setidaknya 25 debitur telah menikmati dana BLBI. Tujuh di antaranya telah mengakui hutang tersebut, dua orang mengklaim tidak mampu memenuhi kewajiban mereka dan tiga telah melunasi hutang mereka.

Dia berjanji bahwa pemerintah akan mengumpulkan hutang dan bunga dari 25 debitur. Sebelumnya, pemerintah sebelumnya telah menyerahkan daftar piutang pemerintah kepada BLBI kepada Kejaksaan Agung, Polri dan Interpol. Kementerian Keuangan juga telah secara teratur memasok data ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sebelumnya, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Vincentius Sonny Loho mengatakan bahwa debitur BLBI berhutang kepada pemerintah Rp31 triliun. Dia menegaskan bahwa mereka tidak menerima surat pelepasan dan pemberhentian (SKL), namun ada yang mengatakan bahwa hutang tersebut telah dilunasi. “Terkadang orang bisa berargumen bahwa mereka tidak lagi memiliki hutang, tapi kami yakin mereka melakukannya. Kami sedang mengerjakannya, “katanya.

Kasus BLBI telah muncul kembali setelah KPK menamai mantan direktur Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Temenggung sebagai tersangka. Pada tahun 2002, Syafruddin diduga salah menerbitkan surat pelepasan dan pembebanan kepada debitur BLBI Sjamsul Nursalim senilai Rp3,7 triliun.

Sonny, bagaimanapun, mengatakan bahwa kementerian tersebut tidak lagi bertanggung jawab untuk mengumpulkan kewajiban Sjamsul Nursalim. Alasannya: debitur sudah menerima surat pelepasan dan pemberhentian.

Dana BLBI dicairkan setelah terjadi krisis ekonomi besar pada tahun 1997. Penyaluran bantuan likuiditas melibatkan IMF. Maladministrasi dan sistem tidak menentu dari program bantuan telah menyebabkan kerugian negara, menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemerintah melaporkan bahwa krisis keuangan yang terjadi 20 tahun lalu telah meninggalkan negara tersebut dengan utang sebesar Rp244. Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia telah memperbaiki sistem tersebut dengan tidak lagi menawarkan untuk menyelamatkan bank-bank yang ambruk. Dana bantuan malah akan ditawarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai inkubator untuk inisiatif menyelamatkan bank tersebut. “Dengan skema jaminan, krisis 1998 tidak akan pernah terjadi lagi,” kata ketua LPS Fauzi Ichsan.