RUU Bank Umum Diharapkan selesai pada bulan Agustus

Kementerian Agraria dan Tata Ruang sedang dalam proses penyusunan peraturan presiden tentang bank properti. Kementerian tersebut dijadwalkan untuk mempresentasikan rancangan undang-undang tersebut kepada Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dalam dua minggu ke depan.

“Kami harap [RUU] akan diundangkan dalam tiga bulan setelah [draft] dikirim ke Menteri Koordinator [Ekonomi]. Operator bank properti akan menjadi land keeper, land buyer, dan distributor lahan. Ini akan berfungsi sebagai agen layanan publik, “kata staf ahli Himawan Arif, Staf Ahli Agraria dan Tata Ruang, di Jakarta, Selasa, 16 Mei 2017.

Berdasarkan peraturan tersebut, operator bank properti dapat memperoleh tanah dalam tiga metode. Yang pertama dibuat melalui keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang.

“Menteri Agraria dan Tata Ruang berhak memutuskan bahwa lahan kosong dimiliki oleh negara,” kata Himawan.

Selain itu, pemilik bank properti bisa mendapatkan tanah melalui mekanisme pengadaan yang dibiayai dengan anggaran atau APBN.

“Cara ketiga adalah melalui partisipasi aktif para pemangku kepentingan. Ini bisa berupa konsolidasi lahan atau hibah, agar lahan bisa dikembangkan lebih efisien, “tambahnya.

Setelah lahan dibeli, Himawan menjelaskan, pihaknya akan dikelola dan ditawarkan kepada individu untuk dimanfaatkan untuk perumahan, kawasan industri, tujuan wisata, dan keperluan lainnya.

“Kami akan menawarkan tanah kepada siapa saja yang memiliki proposal terbaik,” kata Himawan.

Dalam hal perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, operator bank properti akan membutuhkan konstruksi perumahan murah.

“Kami akan memberikan hak bangunan di atas tanah. Dalam hal perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, itu belum tentu berorientasi pada keuntungan, “katanya.