FBS Indonesia : Home /Berita Ekonomi /UKM ingin info tentang amnesti sebelum bergabung

UKM ingin info tentang amnesti sebelum bergabung

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mengatakan mereka ingin informasi yang komprehensif tentang amnesti pajak sebelum membuat keputusan untuk bergabung dengan program nasional, seperti yang mendambakan oleh pemerintah.

Bekerja tanpa henti pada kalkulator dan faktur nya, Edy Bong, 35, grosir tekstil di Pasar Tanah Abang yang ramai di Jakarta, mengatakan bahwa penjualan menurun baru-baru ini telah tidak terpengaruh kesediaannya untuk berpartisipasi dalam amnesti.

ekonomi lemah negara itu telah berdampak bisnis dan fluktuasi disebabkan setiap bulan, sehingga omset bulanan minimum Rp 30 juta ( US $ 2.310) dan maksimal Rp 60 juta.

Namun, warga Jakarta Edy masih berencana untuk berpartisipasi dalam tahap kedua tax amnesty yang membentang dari 1 Oktober – 31 Desember karena ia tidak memiliki cukup waktu untuk berpartisipasi dalam tahap pertama. Dia tidak menunjukkan keengganan, mengklaim itu penting untuk menjadi wajib pajak patuh.

“Sebagai warga negara ini, saya pikir itu adalah kewajiban [bagi saya untuk berpartisipasi]. Jadi, saya pasti akan bergabung tahap kedua karena saya terlambat bergabung dengan yang pertama, “katanya, Senin.

Tata, 23, pedagang grosir tekstil lain di Pasar Tanah Abang, mengatakan dia juga bersedia untuk berpartisipasi dalam tahap kedua tax amnesty ini .

Tapi untuk kedua Edy dan Tata, informasi akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa program ini seperti yang mereka harapkan. “Saya ingin berpartisipasi, tapi saya tidak tahu banyak tentang program ini,” katanya.

Beruntung bagi mereka dan ribuan pedagang lainnya, ditjen Kementerian Keuangan perpajakan berencana untuk mengadakan kampanye publik tentang amnesti pajak di Tanah Abang Pasar minggu depan.

Spanduk, kursi dan meja sedang dipersiapkan untuk memfasilitasi vendor dan karyawan mereka, seperti yang diamati oleh The Jakarta Post pada hari Senin dalam kunjungan dadakan satu jam dibayar oleh Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.

Ia didampingi oleh pengusaha Djan Faridz, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga pengembang dari beberapa blok dari pasar. Ken mengunjungi beberapa toko dan berbasa-basi dengan pemiliknya.

“Sir, Anda telah mendengar tentang amnesti pajak? Ayo, Sir, mari kita bergabung, “kata Ken satu vendor.

Kampanye ini dianggap penting untuk mendapatkan grosir untuk mengikuti program ini, mengingat bahwa pasar merupakan pusat perdagangan tekstil terbesar di Asia Tenggara yang juga mencatat triliunan rupiah dalam transaksi sehari-hari.

pemerintah telah menetapkan Rp 165 triliun pembayaran denda sebagai target yang diharapkan dari program ini untuk membantu pasang pelebaran defisit anggaran negara tahun ini. Pada hari Senin, jumlah pembayaran denda sebesar Rp 93700000000000, masih 40 persen dari target.

Program amnesti itu sendiri menawarkan tarif penebusan khusus untuk UKM, yang didefinisikan sebagai individu atau badan usaha dengan omset tahunan Rp 4,8 miliar atau . rendah

tingkat penalti – baik untuk deklarasi dan repatriasi – ditetapkan pada 0,5 persen untuk UKM dengan total aset Rp 10 miliar dan 2 persen untuk mereka dengan total aset di atas Rp 10 miliar, dan akan tetap datar di seluruh program sampai berakhir di Maret 2017.

harga untuk UKM lebih rendah dari yang ditetapkan untuk wajib pajak besar, di mana yang terakhir juga menghadapi tingkat yang lebih tinggi dalam fase kedua dan ketiga.

Wahyu K. Tumakaka, Jakarta Pusat kepala kantor pajak, kata badan pajak tidak bisa menetapkan tertentu Target untuk kampanye publik mendatang di Pasar Tanah Abang karena sebagian besar pemilik toko sudah wajib pajak terdaftar.

“Kami telah menerima tanggapan positif dari pengusaha di Pasar Tanah Abang menuju program amnesti karena mereka telah mengakui perasaan terbebani dalam membayar pajak penghasilan 1 persen, “katanya.

tubuh pajak sekarang berusaha untuk memfasilitasi UKM dengan aturan baru. Mereka akan diizinkan untuk menyampaikan laporan tulisan tangan bukan yang elektronik, jika aset dan utang mereka di bawah patokan tertentu, dan juga akan diizinkan untuk menyampaikan laporan mereka secara kolektif melalui perwakilan.

Pusat Analisis Perpajakan Indonesia (CITA) Direktur Eksekutif Yustinus Prastowo mengatakan pemerintah harus menyiapkan strategi khusus untuk memikat UKM untuk program, misalnya, dengan menawarkan insentif.

Previous post:

Next post: